PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BERSERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGRI SEMARANG NOMOR 65/PDT/2011/PN.SMG)

Sektor perbankan merupakan urat nadi perekonomian Indonesia karena disinilah lalu lintas transaksi keuangan terjadi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rakyat yang berkembang pesat. Dalam menjalankan bisnis perbankan dibutuhkan pihak-pihak yang meiliki keterikatan satu sama lain, diantaranya adalah masyarakat (nasabah). Nasabah memiliki peran dalam dunia perbankankarena merupakan salah satu sumber dana utama. Bank sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau lainnya. Dari pengertian itu sendiri dilihat bahwa masyarakat atau nasabah adalah bagian terpenting dalam berjalannya bisnis perbankan. Lahirnya UU No.7 Tahun 1992 tetntang perbankan, mengantar indonesia pada dua sistem perbankan yakni sistem bank konvesialdan sistem bank syariah. Bank konvesial kental aromanya dalam mengejar keuntungan materildengan sistem bunganya, sehingga tidak mengenal dengan adanya kerugian pihak lain. Sedangkan bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvesialsebagai lembaga intermediasi, yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali namun lebih menekankan dengan adanya sifat Ta�wun (Tolong menolong dalam suka dan duka kemitraan), sehingga ada prinsip bagi hasil yang dikenal dengan nama �profit and loss sharing�. Untuk menjalankan bisnis perbankan , perjanjian yang paling sering digunakan adalah jenis perjanjian baku/klausula baku. Dalam perjanjian baku, pihak bank secara sepihak membvuat syrat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus diikuti sepenuhnya oleh nasabah yang mengajukan permohonan dan memiliki ketentuan mengikat. Dimana biasanya didalam perjanjian tersebut nasabah tidak dalam posisi tawar menawar yaqngf menguntungkan karena formulir-formulir perjanjian tersebut tidak dibuat didepan kedua pihak melainkan telah ada sebelumnya oleh salah satu pihak dalam hal ini pihak bank. Intinya, kepada nasabah hyqanya diberikan dua pilihan, yakni menerima atau menolak (Take it or Leave it).

1.  UEU-Undergraduate-8238-COVER.pdf - 46 KB
2.  UEU-Undergraduate-8238-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 872 KB
3.  UEU-Undergraduate-8238-LEMBAR PERSETUJUAN.pdf - 1001 KB
4.  UEU-Undergraduate-8238-SURAT PERNYATAAN.pdf - 821 KB
5.  UEU-Undergraduate-8238-KATA PENGANTAR.pdf - 10 KB
6.  UEU-Undergraduate-8238-DAFTAR ISI.pdf - 23 KB
7.  UEU-Undergraduate-8238-ABSTRAK.pdf - 8 KB
8.  UEU-Undergraduate-8238-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 38 KB
9.  UEU-Undergraduate-8238-LAMPIRAN.pdf - 237 KB
10.  UEU-Undergraduate-8238-BABI.pdf - 99 KB

• PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA DEBITUR PT. BANK DKI JAKARTA PUSAT
• PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PERATAAN LABA SERTA NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2008-2010
• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA HUKUM TERHADAP PENERBITAN IRREVOCABLE L/C DALAM KONTRAK JUAL-BELI INTERNATIONAL
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• PENGARUH TINGKAT KESEHATAN BANK TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAN PERBANKAN YANG GOPUBLIC PERIODE 2009-2011
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA